Konawe.info, Pernyataan kontroversial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bersumpah tidak akan ada negara Palestina telah memicu reaksi keras. Gema penolakan ini sampai juga ke parlemen Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Tujuannya agar segera mengambil sikap tegas. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama internasional demi solusi damai yang adil.
Pengingkaran Prinsip Internasional dan Ancaman Stabilitas
Dave Laksono menyoroti penolakan Netanyahu sebagai pengingkaran serius. Ia menganggap ini melanggar prinsip-prinsip dasar perdamaian internasional. Selain itu, ia menegaskan pernyataan tersebut mengabaikan resolusi-resolusi PBB. Resolusi ini telah lama menjadi fondasi bagi solusi dua negara.
“Kami mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan sikap tegas. Pemerintah juga harus memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki komitmen serupa,” kata Dave. “Tujuannya mendukung solusi damai yang adil dan berkelanjutan. Indonesia tidak boleh diam ketika nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diinjak-injak,” tegasnya kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).
Lebih lanjut, Dave memperingatkan. Sikap Israel tersebut tidak hanya memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Bahkan, ia berpotensi mengancam stabilitas kawasan secara lebih luas. Hal ini bisa menimbulkan dampak geopolitik yang serius.
Amanat Konstitusi dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Konstitusi Indonesia mengamanatkan penghapusan penjajahan. Negara ini juga memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik. Yaitu, untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Pernyataan PM Netanyahu tersebut justru memperjelas urgensi bagi komunitas internasional, termasuk Indonesia,” ujar Dave. “Kita perlu meningkatkan tekanan diplomatik dan memperkuat solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina,” tambahnya. Ia menekankan pentingnya konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat Palestina.
Konteks Pernyataan Netanyahu dan Reaksi Internasional
Pernyataan provokatif Netanyahu disampaikan saat upacara penandatanganan proyek permukiman besar. Acara tersebut berlangsung di Tepi Barat yang diduduki. “Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina, tempat ini milik kami,” kata Netanyahu di Maale Adumim. Ini adalah sebuah permukiman Israel di sebelah timur Yerusalem. Ia juga bertekad akan “menggandakan populasi kota ini.”
Namun demikian, ada reaksi berbeda dari negara lain. Beberapa pemerintah Barat, seperti Inggris dan Prancis, justru mengumumkan niat mereka. Mereka akan mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa akhir bulan ini. Bahkan, Inggris menegaskan akan mengambil langkah tersebut. Syaratnya, Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza. Perang ini dipicu oleh serangan Hamas.
Dunia kini menyoroti respon Indonesia dan komunitas internasional lainnya. Bagaimana respon tersebut akan membentuk masa depan konflik Israel-Palestina? Pertanyaan ini muncul pasca pernyataan keras dari PM Netanyahu.
