Konawe.info, UNAAHA – Suasana di Hotel Nugraha, Unaaha, pada Kamis pagi (25/9/2025) terasa berbeda dari biasanya. Ratusan kepala desa dari seluruh penjuru Kabupaten Konawe berkumpul, bukan hanya untuk acara seremonial rutin, melainkan untuk sebuah forum strategis yang akan menentukan arah pembangunan desa di tahun mendatang. Lebih lanjut, momen ini menjadi semakin krusial dengan kehadiran dan arahan langsung dari Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST. Beliau secara resmi membuka “Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025”.
Workshop ini jelas bukan sekadar forum evaluasi biasa. Sejak awal, Bupati Konawe telah menetapkan standar yang tinggi. Beliau mengubahnya menjadi sebuah panggung akuntabilitas dan cetak biru inovasi. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si, serta tokoh-tokoh penting. Misalnya, Anggota DPD-RI Leni Andriani Surunuddin dan Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo turut hadir. Oleh karena itu, workshop ini menjadi penanda keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal masa depan desa.
Peringatan Keras Bupati Konawe: Era Baru Akuntabilitas Dimulai
Mengawali sambutannya, H. Yusran Akbar tidak basa-basi. Beliau langsung menyentuh inti persoalan yang seringkali menjadi momok dalam pengelolaan dana desa: akuntabilitas. Lebih spesifik, dengan gaya bicara yang tegas namun diselingi humor khasnya, Bupati Konawe memberikan sebuah peringatan yang tajam dan mengena.
“Saya ingin workshop ini benar-benar memberikan hasil nyata. Sebab itu, jangan sampai setelah ikut workshop, malah banyak temuan dari BPKP! Artinya, kepala desa tidur semua,” tegas Yusran. Kalimat ini sontak disambut tawa riuh dan tepuk tangan para peserta.
Meski demikian, pesan di baliknya sangatlah kuat. Ini adalah sinyal bahwa era pengelolaan dana desa yang asal-asalan telah berakhir. Dengan tegas, Bupati Konawe menuntut adanya transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap rupiah yang dibelanjakan. Kehadiran Kepala BPKP Sultra di panggung yang sama seolah menjadi penegas bahwa pengawasan akan diperketat. Jadi, tidak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang. Pesan ini menandai sebuah babak baru dalam tata kelola pemerintahan desa di Konawe, di mana integritas menjadi fondasi utama.
Menghadapi Tantangan Fiskal: Kreativitas Lokal adalah Kunci
Di hadapan para kepala desa, Bupati Konawe secara transparan memaparkan kondisi fiskal terkait dana desa. Sebagai informasi, untuk tahun 2025, total dana transfer ke desa mencapai angka yang signifikan, yakni Rp211 miliar. Dana ini menjadi bahan bakar utama untuk menggerakkan roda pembangunan dan program-program di tingkat desa.
Namun demikian, Yusran Akbar juga menyampaikan sebuah proyeksi yang menantang: dana transfer untuk tahun 2026 diprediksi akan mengalami pengurangan. Alih-alih menimbulkan pesimisme, informasi ini justru dijadikan momentum oleh Bupati Konawe untuk membangkitkan semangat inovasi.
“Ini bukan alasan untuk kita bersedih atau berkecil hati. Justru, anggap ini sebagai tantangan bagi kita semua untuk menjadi lebih kreatif. Kita harus mulai menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di setiap desa,” ujarnya dengan nada optimistis.
Dengan kata lain, pernyataan ini adalah sebuah ajakan untuk mengubah paradigma. Dari ketergantungan pada dana transfer pusat menjadi kemandirian ekonomi berbasis potensi desa. Inilah visi kepemimpinan yang melihat tantangan sebagai peluang, mendorong para kepala desa untuk menjadi manajer pembangunan yang inovatif, bukan sekadar administrator dana.
Tiga Program Unggulan Bupati Konawe: Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan
Sebagai bukti nyata dari visi kreativitas tersebut, Bupati Konawe memaparkan tiga program unggulan berbasis desa. Program-program ini kini menjadi motor penggerak ekonomi dan ketahanan pangan di Konawe.
1. Revolusi Jagung: Membangun Ketahanan Pangan dari Desa
Sesuai arahan Presiden mengenai penguatan ketahanan pangan, Konawe bergerak cepat. Oleh karena itu, setiap desa diwajibkan mengalokasikan 20% dari dana desanya untuk program ini. Implementasinya adalah melalui penanaman jagung seluas 10 hektar per desa. “Saat ini sudah lebih dari 145 desa yang menjalankan program ini. Jika demikian, kita proyeksikan akan ada 1.400 hektar lahan jagung pakan baru di Konawe,” jelas Yusran. Program ini tidak hanya bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, ia juga menciptakan industri pakan ternak lokal yang akan menopang sektor peternakan dan perikanan.
2. Manisnya Peluang Ekspor: Desa Tematik Lengkeng
Menyusul keberhasilan panen lengkeng dengan kualitas premium di beberapa wilayah, Kabupaten Konawe kini tengah mengembangkan desa tematik lengkeng di dua kecamatan. Inisiatif ini lahir dari pengamatan jeli terhadap potensi pasar. “Buah lengkeng kita ini harganya mahal di pasar karena kualitasnya. Jelaslah, ini adalah peluang besar, tidak hanya untuk pasar lokal tetapi juga untuk ekspor,” ungkap Bupati Konawe. Tidak hanya itu, hasil panen lengkeng ini juga akan menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah.
3. Dapur Makan Bergizi Gratis: Mesin Ekonomi Lokal yang Menggemparkan
Program ini mungkin adalah terobosan yang paling menarik dan berdampak luas. Saat ini, sudah ada 10 dapur yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi gratis. Jumlah ini akan terus bertambah menjadi 14 dapur minggu depan, dan ditargetkan mencapai 33 dapur pada bulan Desember 2025.
Dampaknya bukan hanya pada gizi anak-anak, melainkan juga pada perputaran ekonomi lokal. “Satu dapur itu bisa menghabiskan dana hingga Rp1 miliar per bulan untuk operasional dan bahan baku. Secara matematis, jika 33 dapur sudah berjalan, akan ada Rp33 miliar per bulan yang mengalir langsung ke ekonomi lokal,” papar Bupati. Kemudian, ia menekankan bahwa dana masif tersebut akan langsung menyentuh rantai ekonomi rakyat: dibelanjakan ke petani sayur, peternak ayam, nelayan, pedagang di pasar, dan memberdayakan tenaga kerja lokal. Ini adalah contoh nyata program sosial yang memiliki efek pengganda ekonomi yang luar biasa.
Visi Kolaboratif Menuju “Konawe Bersahaja”
Workshop ini, tegas Bupati Konawe, adalah ruang untuk berkolaborasi dan belajar. Beliau mengajak seluruh kepala desa untuk tidak malu bertanya dan proaktif mencari solusi. “Kalau tidak tahu, cari tahu. Jangan diam saja. Kita semua punya tanggung jawab yang sama,” serunya.
Kolaborasi antara BPKP, Pemprov Sultra, dan Pemkab Konawe ini menjadi simbol sinergi yang kuat untuk mencapai satu tujuan besar: “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Konawe Bersahaja.” Visi “Konawe Bersahaja” yang merupakan akronim dari Berdaya Saing, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan, menjadi benang merah yang mengikat semua program dan kebijakan. Pada intinya, setiap hektar jagung yang ditanam, setiap buah lengkeng yang dipanen, dan setiap piring makanan bergizi yang disajikan adalah langkah nyata menuju perwujudan visi tersebut. Workshop ini, di bawah arahan tegas dan inovatif dari Bupati Konawe, bukan lagi sekadar evaluasi, melainkan sebuah deklarasi bahwa desa adalah garda terdepan kemajuan Konawe.
