Sushila Karki: PM Perempuan Pertama Nepal yang Terpilih Lewat Discord, Simbol Perlawanan Korupsi
Konawe.info, Sejarah baru terukir di Nepal. Gelombang protes besar anti-korupsi melahirkan pemimpin baru, Sushila Karki. Para demonstran muda di sana menggunakan platform Discord. Mereka menggelar pemungutan suara kilat. Tujuannya adalah menentukan perdana menteri interim.
Hasilnya, Sushila Karki (73) terpilih. Ia adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal. Karki menjadi perdana menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu. Ia akan memimpin pemerintahan sementara. Ini terjadi usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli. Kabinet tersebut tumbang akibat unjuk rasa berdarah. Unjuk rasa itu terkait korupsi dan nepotisme.
PM Interim hingga Pemilu Definitif
Nepal dijadwalkan akan menggelar pemilu. Pemilu definitif itu akan dilaksanakan pada 5 Maret 2026. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara.
Pelantikan Karki dipandang sebagai simbol perlawanan. Perlawanan ini ditujukan terhadap korupsi dan nepotisme. Dua isu ini memang membelit Nepal. Dukungan besar dari generasi muda memperlihatkan adanya dorongan kuat. Dorongan itu adalah untuk reformasi politik di Nepal.
Sosok Berani dan Tegas, Didukung Generasi Z
Mengutip India Today, Karki adalah sosok hakim yang dikenal berani. Ia juga sangat tegas terhadap isu terorisme dan korupsi. Ia mendapat dukungan besar dari kelompok anak muda. Khususnya, generasi Z.
Salah satu kelompok pendukungnya adalah komunitas “We Nepali Group”. Mereka mendorong namanya setelah ribuan pemuda turun ke jalan. Para pemuda ini menuntut perubahan dan kebebasan digital. Dalam sebuah pertemuan akbar, lebih dari 5.000 anggota hadir. Mayoritas suara bulat mendukung Karki sebagai pemimpin baru.
Karier Hukum Gemilang dan Keputusan Sensitif
Sushila Karki bukan nama asing di panggung hukum Nepal. Ia menjabat sebagai Ketua MA pada tahun 2016. Sekaligus, ia menjadi perempuan pertama yang menempati posisi itu. Selama kariernya, ia banyak menangani kasus sensitif. Mulai dari vonis korupsi menteri aktif hingga putusan penting soal hak kewarganegaraan perempuan.
Salah satu langkah besarnya adalah pada tahun 2012. Saat itu, ia memimpin sidang yang menjatuhkan hukuman kepada Jay Prakash Gupta. Gupta adalah Menteri Teknologi Informasi kala itu. Vonis tersebut tercatat sebagai pertama kalinya seorang menteri aktif dipenjara karena korupsi di Nepal.
Tak jarang, keputusannya membuat hubungan panas dengan eksekutif. Oleh karena itu, pada tahun 2017, koalisi parlemen sempat mengajukan mosi pemakzulan terhadap dirinya. Ini karena ia dianggap terlalu ikut campur, terutama dalam perselisihan soal pengangkatan Kepala Polisi.
Karki memulai karier hukumnya sebagai advokat di Biratnagar pada tahun 1979. Ia juga memiliki kedekatan dengan India. Gelar master ilmu politik ia raih dari Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, pada tahun 1975. “BHU memberi saya fondasi akademik dan kesempatan belajar di luar kelas,” kenangnya.
